Ramai-ramai Merampok Uang Negara

Ditulis Oleh Redaksi dan dicopy oleh kwri trenggalek

Penyelesaian kasus Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menghadapi banyak kendala. Sebabnya karena pemerintah beserta aparat hukum tidak tegas menindak para obligor BLBI. Alasan yang sering muncul karena pengembalian uang negara lebih penting sehingga perlu memberikan kemudahan kepada mereka dalam melunasi utang-utangnya. Hingga kini, tidak ada proses hukum kepada para obligor BLBI. Padahal jelas mereka mengemplang uang negara. Tidak ada yang dimejahijaukan. Tidak ada pencekalan. Bahkan mereka dibebaskan dari segala tuntutan pidana hanya dengan membayar sebagian kecil utangnya. Dan kepara obligor yang membangkang membayar kewajibannya, pemerintah tidak mengambil tindakan hukum yang tegas. Bahkan, pemerintah sangat toleran. Berulangkali pemerintah memberi perpanjangan waktu pembayaran dan bernegosiasi tentang jumlah kewajiban yang harus dibayar obligor melelui reformulasi Jumlah Kewajiban Pemegang Saham atau JKPS. Pemerintah memang sangat akomodatif dengan konglemerat hitam ini. Sejak zaman Soeharto hingga pemerintahan sekarang ini. Pada masa Soeharto bank-bank yang milik kerabat dan keluarganya dipertahankan. Pemerintah Habibie membuat mekanisme penyelesaian di luar jalur pengadilan atau disebut out of court settlement. Megawati kemudian menerbitkan Inpres No 8/2002 yang memberikan pengampunan dan pelepasan (Release and Discharge) kepada para obligor yang membayar sebagian kecil kewajbannya. Dan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono empat obligor BLBI diterima di Istana Negara. Skandal BLBI ini sangat kompleks. Banyak pihak yang terlibat. Bank Indonesia misalnya berperan penting dalam menyimpangkan penyaluran dana BLBI kepada perbankan. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan, dari Rp 144,5 trliun yang dikucurkan, sebesar Rp 138,44 triliunnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya standar dan mekanisme pengawasan dari BI. Penyelesaian kasus ‘perampokan’ uang negara makin suram. Meskipun Kejaksaan Agung telah membentuk tim 35 jaksa untuk menyelesaikan kasus ini dan DPR melakukan interpelasi, tapi kesuraman penyelesaian kasus ini makin terasa. Ada skenario besar yang sedang diramu untuk mengendapkan kasus ini. Upaya sistemik untuk mengelabui masyarakat soal inti masalah BLBI tengah terjadi. Maka tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan seutuhnya tentang skandal BLBI ini. Banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti. Maka dengan terbitnya buku Skadal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara ini bisa memberikan pemahaman yang utuh tentang skandal BLBI ini. Isu skandal BLBI memang mulai hilang dari peredaran. Tidak banyak media yang menyorot skandal ini. Kita tidak tahu ada apa di balik melempemnya media menguak kasus BLBI. Wacana terus perlu digalang. Isu BLBI harus diteriakkan. Selain itu juga, kita perlu melakukan tekanan dengan gerakan massif kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.